Bawaslu Kabupaten Malang Paparkan Evaluasi dan Strategi Pengawasan Pemilu 2024 dalam Diskusi Hukum Selasa Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Malang — Bawaslu Kabupaten Malang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Diskusi Hukum Selasa (DHS) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Selasa (14 Oktober 2025). Kegiatan yang digelar secara daring melalui platform Zoom Meeting tersebut diikuti oleh seluruh Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Dalam forum tersebut, Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Malang, Allam, memaparkan materi berjudul “Evaluasi dan Penguatan Strategi Pengawasan Masa Kampanye Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Malang.”

Melalui paparannya, Allam menjelaskan hasil evaluasi pengawasan pada dua momentum besar, yakni Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, dengan menyoroti sejumlah temuan penting terkait pelanggaran administrasi, politik uang, netralitas ASN, serta kampanye hitam di media sosial.

“Dari hasil evaluasi, kami menemukan lonjakan signifikan jumlah pelanggaran pada masa Pilkada, bahkan mencapai 18 kali lipat dibandingkan Pemilu 2024. Namun, tantangan terbesar kami adalah lemahnya efektivitas penindakan kasus pidana pemilu dan pemilihan,” jelas Allam dalam presentasinya.

Lebih lanjut, Allam juga menguraikan berbagai hambatan dalam proses penegakan hukum pemilu, mulai dari keterbatasan regulasi, kewenangan yang belum memadai, hingga faktor lapangan seperti kesulitan memperoleh barang bukti dan minimnya keberanian saksi.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Malang juga menekankan pentingnya penguatan regulasi dan SDM pengawas, termasuk usulan revisi pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu terkait batasan politik uang, kewenangan paksa Bawaslu, serta penerapan sistem in absentia untuk Pilkada.

Kegiatan Diskusi Hukum Selasa yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini menjadi wadah strategis bagi seluruh jajaran pengawas pemilu untuk berbagi praktik baik, pengalaman lapangan, serta memperkuat kapasitas hukum dan strategi pengawasan menjelang Pemilu dan Pilkada mendatang.

“Kegiatan seperti ini penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi antarlembaga pengawas pemilu di Jawa Timur. Dari Kabupaten Malang, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu,” pungkas Allam.

Dengan partisipasi aktif dalam forum tersebut, Bawaslu Kabupaten Malang menegaskan peran aktifnya sebagai lembaga pengawas yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada penguatan demokrasi di tingkat daerah.