Bawaslu Kabupaten Malang Teken Kerjasama dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM untuk Pengembangan Tridarma dan Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pilkada

Malang — Dalam upaya memperkuat sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan dunia akademik, Bawaslu Kabupaten Malang resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Selasa, 14 Oktober 2025, bertempat di Gedung Kuliah Bersama (GKB) IV UMM.

Perjanjian kerja sama ini mencakup bidang Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi — pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat — serta Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pilkada di wilayah Kabupaten Malang.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, didampingi oleh anggota dan sekretariat, serta Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, dengan disaksikan oleh jajaran dosen dan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mendorong kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dan institusi pendidikan dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat.

“Bawaslu tidak hanya berperan dalam pengawasan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dalam upaya edukatif dan kolaboratif. Melalui kerja sama dengan UMM, kami ingin membangun ruang pembelajaran bersama dalam pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi di kalangan akademisi dan mahasiswa,” ujarnya.

Kerja sama ini akan diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain riset kolaboratif, kuliah umum dan diskusi akademik tentang kepemiluan, program magang dan praktikum mahasiswa di Bawaslu Kabupaten Malang, serta pengembangan model survei dan penelitian sosial-politik sebagai bagian dari implementasi Tridarma Perguruan Tinggi.

Sementara itu, perwakilan dari Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM menyambut baik kolaborasi ini dan menilai bahwa kerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu sangat penting untuk memperkaya wawasan praktis mahasiswa dalam memahami tata kelola pemerintahan dan demokrasi.

“Melalui kolaborasi ini, mahasiswa dapat belajar langsung bagaimana proses pengawasan pemilu dilakukan, sekaligus mengembangkan kapasitas riset dan pengabdian masyarakat yang berbasis praktik lapangan,” ujar perwakilan Prodi Ilmu Pemerintahan UMM.

Selain sebagai sarana akademik, kerja sama ini juga menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kabupaten Malang dalam mengembangkan pengawasan partisipatif yang inklusif dan berbasis pengetahuan, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, tokoh muda, dan kelompok masyarakat sipil.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini diharapkan menjadi titik awal sinergi berkelanjutan antara Bawaslu Kabupaten Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat, cerdas, dan berintegritas di tingkat lokal maupun nasional.