Diskusi Seri ke-10, Purnomo Ungkap Pendaftaran Peserta Pemilu Luas Cakupannya
|
CategoryBerita, Berita Lokal, Featured, General20 Agustus, 2021
Kerumitan penyelenggaraan pemilu sudah bisa dilihat saat pendaftaran peserta. Anggota Bawaslu Jatim, Purnomo Satrio Pringgodigdo mengungkapkan bahwa pendaftaran peserta ruang lingkupnya cukup luas sehingga penting untuk didalami oleh penyelenggara pemilu. Hal ini ia ungkap saat membuka diskusi mingguan Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu se-Jatim, Kamis (19/08)
“Kalau dilihat dari perspektifnya pendaftaran peserta ini akan terasa luas sekali. Kalau pemilihan kepala daerah itu lebih simpel. Dari ngomongin persyaratan calon perseorangan sampai pendaftaran calon. Kalau bicara pemilu, kita akan bicara tentang pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilihan Presiden. Ini punya pemberkasannya sendiri,” terangnya
Purnomo menceritakan pengalamannya saat pemilu 2019 lalu.
“Ambil contoh pemilu 2019 ketika bicara Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), maka saat pendaftaran ada dua dimensi. Pertama konteks sosial politik dan yang kedua terkait kontestasi. Konteks politik berkenaan dengan relasi kuasa di tingkat lokal dan kontestasi itu berkaitan dengan hak politik gender, representasi minoritas dan proses pencalonan. Ini kerawanannya ada yang rendah, sedang dan tinggi di tingkat Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Purnomo menguraikan bila dalam pendaftaran partai politik juga memiliki mekanisme yang perlu didalami oleh penyelenggara pemilu.
“Ada mekanisme koreksi. Kemudian sengketa yang diselesaikan secara mediasi antara partai politik dan KPU. Lalu masih ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi perjalanan proses pendaftaran. Partai politik harus mengikuti verifikasi faktual. Ini menunjukkan bahwa ada banyak pengalaman yang bisa dilakukan saat pendaftaran peserta. Untuk itulah rentetan mekanisme ini perlu didalami oleh penyelenggara pemilu,” pungkasnya.
Setelah paparan singkat, Purnomo membuka acara diskusi mingguan divisi hukum dan data informasi se-Jatim. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi secara hybrid dengan pemateri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, Ari Musthafa dan dan akademisi Universitas Negeri Surabaya, Agus Machfud Fauzi.
