Sarasehan Menuju Pemilu Inklusif Peran Kelompok Rentan dalam Pengawasan Partisipatif Masyarakat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Adakan Diskusi Santai Bersama Komunitas Sosial dan Kaum Difabel

Bawaslu Kabupaten Malang mengadakan sarasehan bersama komunitas Linksos (Lingkar Sosial) dan kelompok disabilitas serta beberapa kelompok rentan Kabupaten Malang pada hari Selasa, 23/09/2021 di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang. Pertemuan tersebut merupakan diskusi santai antara Bawaslu Kabupaten Malang dengan kelompok rentan dalam persiapan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Diskusi dipandu oleh bapak Ken Kerta selaku pendiri sekaligus ketua Komunitas Lingkar Sosial (Linksos) yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa kelompok rentan dan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Malang.

Kegiatan ini bertujuan agar kelompok rentan diharapkan mampu ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Hal tersebut sebagai bentuk Bawaslu dalam memberikan akses kaum difabel untuk berpatrisipasi dalam pemilihan. Sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pemilu, terutama sebagai pengawas partisipatif.

“Terkait kepemiluan masyarakat difabel atau non-difabel itu memiliki hak yang sama, tidak berpengaruh sehat atau tidak normal atau tidak. Karena semua bermuara pada gagasan positif.” Ucap Ken Kerta dalam sambutannya.

Acara yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang tersebut diawali dengan penyampaian materi yang dipantik oleh bapak Wahyudi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Malang dan bapak Allam selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, dilanjut dengan tanggapan dari peserta. Tidak hanya itu, acara juga dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Malang, Bapak M.P. Mahardika, sekaligus memberikan tanggapan terhadap aspirasi yang sudah disampaikan oleh peserta sarasehan.

Acara sarasehan tersebut ditutup dengan penyampaian saran dari masing-masing kelompok rentan yang diharapkan mampu direalisasikan untuk mewujudkan pemilihan inklusif tahun 2024. Adapun beberapa saran yang dimaksud antara lain.

Bawaslu Kabupaten Malang memiliki posisi strategis, mampu menjadi wadah aspirasi dan sebagai awalan tahapan pemilu inklusif. Literasi kelompok rentan tidak hanya diberikan pada satu sasaran, namun juga diberikan pada kerabat, masyarakat umum, dan bahkan penyelenggara. Antara kelompok saling penguatan memahami substansi partisipasi politik. Inklusifitas bisa mengenai siapapun individu dan semua lapisan masyarakat, tidak hanya kepada kelompok rentan saja.