Tugas, Wewenang dan Kewajiban

  • Divisi Pengawasan mengoordinasikan fungsi:
  1. pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
  2. pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  3. sosialisasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
  4. pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  5. pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  6. pemantauan dan evaluasi; dan
  7. penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Pengawasan.
  • Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga mengoordinasikan fungsi:
  1. penyiapan analisis dan kajian hukum;
  2. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
  3. penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
  4. hubungan masyarakat;
  5. kerja sama antarlembaga;
  6. pemantauan dan evaluasi; dan penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga.
  • Divisi Penanganan Pelanggaran mengoordinasikan fungsi:
  1. penerimaan laporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
  2. penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan
  3. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Kabupaten/Kota;
  4. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
  5. penanganan pelanggaran administratif Pemilu;
  6. pengadministrasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
  7. pemantauan atas tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
  8. pemantauan dan evaluasi; dan
  9. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.
  • Divisi Penyelesaian Sengketa mengoordinasikan fungsi:
  1. pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
  2. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
  3. pemantauan dan evaluasi; dan
  4. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.
  • Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi mengoordinasikan fungsi:
  1. perencanaandan penyusunan anggaran pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  2. pembentukanPanwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan; tata laksana dan kesekretariatan;
  3. pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu bagi jajaran Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS dan kesekretariatan;
  4. pembinaanPanwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
  5. pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
  6. pengelolaan  basis  data  penyelenggaraan  tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota;
  7. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
  8. pemantauan dan evaluasi; dan penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi.