Bawaslu Kabupaten Malang Hadiri Cangkrukan Demokrasi Bawaslu Jawa Timur

Malang – Bawaslu Kabupaten Malang menghadiri kegiatan Cangkrukan Demokrasi Divisi Humas dan Data Informasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Senin (26/10/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut mengusung tema “Demokrasi tanpa Batas: Mewujudkan Keterbukaan Data dan Informasi Pemilu yang Ramah Disabilitas dan Kelompok Rentan.” Kegiatan ini menjadi ruang bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk memperkuat koordinasi sekaligus berbagi pengetahuan dalam pengelolaan kehumasan serta data dan informasi pada masa non-tahapan.

Kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu, serta laporan panitia. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur A. Warits, S.Sos., serta keynote speaker dan pembukaan oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia Puadi.

Pada sesi berikutnya, peserta mendapatkan materi yang disampaikan oleh M. Sitoh Anang, Tenaga Ahli Bawaslu RI. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan kuis yang menghadirkan M. Hasbi Ash Shiddiqy, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Malang, serta Farid Wadjdi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Trenggalek. Sesi tersebut dimoderatori oleh Dian Pratmawati, Koordinator Divisi SDMO dan Data Informasi Bawaslu Kota Mojokerto.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malang turut memperkuat pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan data dan informasi pemilu yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu. Karena itu, pengelolaan informasi tidak hanya dituntut transparan, tetapi juga perlu disajikan secara mudah dipahami, inklusif, dan mampu menjangkau masyarakat secara luas. Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Malang dalam Cangkrukan Demokrasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas jajaran dalam pengelolaan kehumasan dan data informasi, sekaligus mendorong penyampaian informasi pengawasan pemilu yang semakin terbuka dan ramah bagi seluruh masyarakat.