Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kabupaten Malang Terima Audiensi Lembaga Pemantau Perisai Demokrasi Bangsa Bahas Potensi Pelanggaran Tahapan Verifikasi Partai Politik

audiensi

Malang – Bawaslu Kabupaten Malang menerima audiensi dari Lembaga Pemantau Perisai Demokrasi Bangsa pada Rabu (1/7/2026) di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang. Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara penyelenggara pemilu dan lembaga pemantau dalam mengantisipasi potensi pelanggaran menjelang tahapan verifikasi partai politik yang direncanakan berlangsung pada tahun 2027.

Kegiatan dihadiri oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Malang, Muhamad Hazairin, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Abdul Allam Amrullah, serta jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang. Sementara itu, pihak Perisai Demokrasi Bangsa hadir untuk menyampaikan pandangan serta berdiskusi mengenai peran strategis lembaga pemantau dalam mengawal setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai potensi kerawanan yang dapat muncul pada tahapan verifikasi partai politik, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Diskusi difokuskan pada pentingnya identifikasi dini terhadap potensi pelanggaran, penguatan mekanisme pencegahan, serta peningkatan koordinasi antara Bawaslu dan lembaga pemantau agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Muhamad Hazairin, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan lembaga pemantau merupakan salah satu bentuk penguatan pengawasan partisipatif. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan proses demokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Abdul Allam Amrullah, menegaskan bahwa identifikasi potensi pelanggaran sejak awal tahapan menjadi langkah preventif yang perlu dilakukan bersama. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan berbagai potensi pelanggaran dapat diminimalisasi sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu.

Audiensi berlangsung secara interaktif dengan saling bertukar informasi, masukan, serta pandangan mengenai strategi pengawasan pada tahapan verifikasi partai politik. Bawaslu Kabupaten Malang juga menyambut baik komitmen Perisai Demokrasi Bangsa untuk turut berpartisipasi dalam mengawal setiap tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Malang menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemantau pemilu, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pencegahan pelanggaran dan mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2029 yang demokratis, jujur, adil, serta berintegritas.

Penulis : Nabilla
Editor : M.A.R