Harap Utamakan Poin Akuntabel, Transparan dan Informatif, Purnomo : Laporan Akhir Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban

Probolinggo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang - Anggota Bawaslu Kabupaten Malang yang diwakili oleh Muhammad Hazairin dan Staf Hukum dan Data Informasi hadiri Rapat Penyiapan Laporan Tahapan Pemilu dan Pemilihan, Laporan Tahunan dan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi yang dilaksanakan di Kantor Probolinggo.

Pada kesempatan tersebut Purnomo Satriyo Pringgodigdo selaku Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu dan pemilihan (pilkada) utamanya Bawaslu di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam menyusun laporan akhir harus mengutamakan poin akuntabel, transparan dan informatif. Selain itu, menurutnya dalam penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi harus mengakomodir seluruh kinerja kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing.

"Setidaknya terdapat poin mengapa topik laporan itu penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kita selama 1 (satu) tahun," ujarnya dalam Penyiapan Laporan Tahapan Pemilu dan Pemilihan, Laporan Tahunan dan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Data Informasi, yang digelar selama 2 (dua) hari tersebut Senin-Selasa, (06-07/12/2021).

Purnomo menegaskan  bahwa indepesensi seerta originalitas lembaga penyelenggara pemilu (LPP) dalam penyusunan laporan akhir merupakan poin yang sangat penting. Pasalnya hal ini menyangkut akuntabilitas dan profesionalitas lembaga masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

"Terlepas dari Bawaslu Kabupaten/Kota baik yang menyelenggarakan Pilkada maupun tidak pada Tahun 2020 narasi perbandingan laporan akhir antara tahun 2020 dan tahun 2021 harus tetap bersifat informative sebagai narasi pembanding” ungkapnya.

Menurut Purnomo  cara termudah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum yakni melalui penulisan laporan akhir yang bersifat akuntabel dan informatif, lanjut dia, Untuk itu, dalam rapat yang dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum dan data Informasi beserta staf dari 38 Bawaslu Kabupaten/Kota se jawa Timur itu, Purnomo meyakinkan dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, independent, dan kontribusi dari masing-masing pimpinan dan staf agar menjadikan laporan akhir Divisi Hukum dan Data Informasi menjadi satu kesatuan utuh yang kompleks.