Undang Komisi Informasi, Bawaslu Jatim Matangkan Laporan Keterbukaan Informasi Publik
|
Setelah semusim 2021 memberikan layanan informasi, sampailah pada akhir tahun untuk membuat laporan tentang capaian, inovasi dan kendala yang dihadapi. Untuk itulah, Bawaslu Jatim mengundang Ketua Komisi Informasi Jatim, Imadoeddin, di Surabaya, Jumat (12/11/2021).
Anggota Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini menuturkan bahwa pihaknya menbutuhkan masukan dari komisi informasi terkait dengan laporan keterbukaan informasi publik.
“Kita ingin membuat laporan ideal tentang layanan informasi publik Bawaslu Jatim. Barangkali ada informasi baru, format baru yang perlu diadaptasikan untuk laporan kali ini,” jelas Ely.
Menurut Ely, nantinya dari kegiatan tersebut akan diteruskan untuk tingkat Kabupaten/Kota.
“Setelah pertemuan ini akan dilanjutkan dengan Bawaslu di 38 Kabupaten/Kota di Jatim untuk segera membuat laporan keterbukaan informasi publik pula,” jelasnya.
Menanggapi itu, Ketua Komisi Informasi Jatim, Imadoedin menuturkan bila format laporan tetap sama dengan tahun sebelumnya.
“Secara umum tidak ada perbedaan siginifikan dengan format sebelumnya. Laporan perlu memotret kondisi objektif. Baik itu dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, inovasi dan kendala yang dihadapi. Nantinya laporan tersebut akan diserahkan ke Komisi Informasi pusat diteruskan pada pemangku kebijakan,” terangnya.

Mantan Ketua KPU Pamekasan ini menceritakan laporan yang objektif bisa berdampak pada layanan informasi.
“Satu contoh tentang anggaran misalnya. Pengalaman kami di KI, laporan objektif tentang kendala anggaran yang diteruskan ke pamangku kebijakan ternyata direspon baik dengan ketersediaan dan pemenuhan anggaran,” tambahnya.
Yang menarik, dalam kesempatan itu, Imadoedin sepintas menjelaskan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021.
“Ada yang seksi dari aturan yang baru ini. Pengadaan barang dan jasa (PBJ) harus dibuka kepada publik. Tentu ini perlu upaya serius dari badan publik agar bisa terbuka termasuk soal PBJ,” pungkasnya.
Sekadar informasi, rapat yang berlangsung di ruang tengah kantor diikuti oleh perwakilan antarbagian Bawaslu Jatim.