Abdul Allam Amrullah, Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Malang, Diundang Menjadi Juri Esai Hukum di Universitas Brawijaya

MALANG – Abdul Allam Amrullah, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Malang, mendapat undangan untuk berpartisipasi sebagai juri dalam kompetisi esai hukum pada rangkaian kegiatan Brawijaya Law Debate Competition (BLDC) 2026 yang diselenggarakan oleh Komunitas Debat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 3 November 2026, bertempat di Gedung Widyaloka Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Rangkaian kegiatan BLDC 2026 juga menghadirkan Seminar Nasional dengan tema “Paradigma Demokrasi Deliberatif: Menakar Kembali Arsitektur Pemilu Serentak Demi Mewujudkan Stabilitas Sistem Presidensial yang Berintegritas.”

Keterlibatan Abdul Allam Amrullah sebagai juri esai hukum menjadi bentuk kontribusi Bawaslu Kabupaten Malang dalam mendukung pengembangan wawasan hukum dan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi. Melalui kompetisi ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menuangkan gagasan, melakukan analisis kritis, serta menyampaikan pemikiran terkait berbagai persoalan hukum dan ketatanegaraan.

Tema yang diangkat dalam rangkaian kegiatan tersebut memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bawaslu, khususnya dalam mengawal integritas penyelenggaraan pemilu serta memastikan tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Partisipasi Bawaslu Kabupaten Malang dalam kegiatan akademik ini juga menjadi salah satu upaya memperkuat hubungan kelembagaan dengan kalangan perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran strategis dalam membangun budaya demokrasi yang kritis, berintegritas, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Melalui keterlibatan dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malang berharap dapat terus mendorong penguatan literasi hukum dan kepemiluan di kalangan mahasiswa, sekaligus menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk turut berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi di Indonesia.