Bawaslu Kabupaten Malang Bergabung dengan Rakornas Bersama Seluruh Bawaslu Se-Indonesia Menyongsong Masa Kampanye Pemilu 2024

Kupang, (Bawaslu Kab Malang) - Dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran pemilu, terutama selama masa kampanye pemilu 2024, Bawaslu RI mengadakan Rapat Koordinasi Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bawaslu Kabupaten Malang, yang diwakili oleh Koordinator Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Muhamad Hazairin, turut serta dalam acara tersebut selama 3 hari sejak tanggal 14 Oktober 2023 di Kota Kasih, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada kesempatan tersebut, Lolly Suhenty, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, menekankan perlunya Pengawas Pemilu di semua tingkatan untuk tetap fokus dan menjaga soliditas dalam mengawasi tahapan kampanye. “Dalam konteks tahapan kampanye, pengawas harus tetap fokus dan mempertahankan soliditas yang kuat, bukan hanya di kalangan pemilu, tetapi juga di kalangan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya

Lebih lanjut, sebagai seorang ibu tiga anak dan seorang aktivis perempuan, Lolly menekankan pentingnya kerja sama yang baik antara Divisi Pencegahan dan Divisi Penanganan Pelanggaran dalam mengawasi tahapan kampanye. Ia mengingatkan bahwa kedua divisi ini merupakan garda terdepan sebagai tim pengawasan kampanye. 

Oleh karena itu, Koordinator Divisi harus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai regulasi dan titik rawan, serta harus melibatkan secara maksimal semua pihak terkait. Diperlukan keberanian, tetapi juga pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugas pengawasan hukum pemilu selama kampanye. “Sebagai pengawas pemilu, keberanian dalam mengawasi pemilu diperlukan, tetapi keberanian harus didukung oleh pemahaman yang baik tentang regulasi,” ujar Lolly.

Dalam sambutannya, mantan pengawas pemilu provinsi Jawa Barat menjelaskan alasan diadakannya kegiatan ini di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan oleh tingkat kerawanan pemilu yang tinggi di NTT dan beberapa kabupaten di NTT yang memiliki kerawanan yang cukup signifikan. “NTT, sebagai tuan rumah Nusa Terindah Toleransi (NTT), berada pada posisi provinsi dengan kerawanan politisasi suara yang tinggi, terutama di Kabupaten Malaka dan Alor,” tambahnya.

Perlu dicatat bahwa selain mendengarkan pandangan dari berbagai narasumber seperti Ida Budiati (akademisi), Dr. Solapari (pengamat pemilu), dan Ismail Fahmi (pemerhati drone emprit), kegiatan ini juga mencakup evaluasi pelaksanaan pengawasan dan kerawanan kampanye selama pemilu tahun 2019 di masing-masing provinsi.