Bawaslu Kabupaten Malang Ikuti Penguatan Kapasitas Sekretariat melalui Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2029

Malang – Bawaslu Kabupaten Malang mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Sekretariat melalui Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses pada Tahapan Pendaftaran Partai Politik Pemilu 2029 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Rabu (28/10/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh Kepala Subbagian Penyelesaian Sengketa beserta staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat kapasitas jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menghadapi potensi sengketa proses pemilu, khususnya pada tahapan pendaftaran partai politik Pemilu 2029.

Berdasarkan susunan acara, kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pengawas Pemilu, laporan Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, serta sambutan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari jajaran Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan Bawaslu Kabupaten Gresik. Sesi ini menjadi bagian dari upaya berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memperkuat pemahaman mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Kepala Subbagian Penyelesaian Sengketa beserta staf Bawaslu Kabupaten Malang dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam mendukung pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu secara profesional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Malang dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan guna mempersiapkan pengawasan serta penanganan sengketa proses pada tahapan Pemilu 2029.

Dengan penguatan kapasitas yang berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Malang diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, berkepastian hukum, dan demokratis.