Bawaslu Kabupaten Malang Tingkatkan Kapasitas Panwaslu Kecamatan dalam Klarifikasi dan Kajian Dugaan Pelanggaran

MALANG – Dalam rangka menghadapi Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Malang menyelenggarakan kegiatan pelatihan penguatan kapasitas bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang terkait teknik klarifikasi dan penyusunan kajian dugaan pelanggaran. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kualitas pengawasan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran yang bisa merusak jalannya proses demokrasi di Indonesia. Acara ini berlangsung di Rayz UMM Malang pada Rabu dan Kamis, 4-5 September 2024, dan dihadiri oleh Koordinator Divisi PP beserta staf yang membidangi.

Pelatihan ini menitikberatkan pada dua aspek penting, yaitu teknik klarifikasi terhadap laporan pelanggaran yang masuk dan penyusunan kajian dugaan pelanggaran yang sesuai dengan prosedur hukum. 

Dalam kegiatan ini, hadir sebagai narasumber anggota dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perwakilan dari Polres diwakili oleh Choirul Rozikin, S.H., sementara unsur Kejaksaan diwakili oleh Ari Kuswadi, S.H. Kehadiran mereka memberikan wawasan dan pandangan penting terkait penegakan hukum dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan.

"Melalui kegiatan ini, kami berusaha meningkatkan kapasitas Panwaslu Kecamatan dalam melakukan klarifikasi dan kajian dugaan pelanggaran. Penguatan ini penting untuk memastikan proses pengawasan yang lebih efektif," kata Abdul Allam selaku Kordiv PP Datin.

Dalam proses klarifikasi, Panwaslu diharapkan mampu melakukan verifikasi informasi secara objektif dan menyeluruh guna memastikan kebenaran dari setiap laporan yang diterima. Sementara itu, penyusunan kajian dugaan pelanggaran menuntut ketelitian dalam merangkai bukti-bukti, menganalisis regulasi, serta menyajikan laporan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Mohammad Wahyudi menegaskan, pentingnya penguatan kapasitas. 

"Pemilihan serentak ini merupakan tantangan besar, terutama dalam hal pengawasan dan penanganan pelanggaran. Oleh karena itu, kemampuan teknis yang matang dalam menangani dugaan pelanggaran akan menjadi kunci dalam menjaga integritas kita," ujar Wahydi

Dengan pelatihan ini, diharapkan pengawas pemilu di setiap tingkatan dapat lebih siap dan sigap dalam menghadapi berbagai potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, serta mampu menyelesaikan setiap kasus secara profesional dan transparan. 

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah konkret dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.