Samakan Persepsi Bawaslu Kabupaten Malang Adakan Rapat Bersama POKJA Kampanye, POKJA Isu-Isu Negatif dan POKJA Netralitas ASN

KEPANJEN, Bawaslu Kabupaten Malang – Dalam rangka Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Malang mengadakan Rapat Kelompok Kerja (POKJA) yang telah dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Malang pada Kamis (11/01/2024) yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 yang kian dekat, Bawaslu Kabupaten Malang telah membentuk Kelompok Kerja (POKJA) dengan melibatkan berbagai partner serta stakeholder terkait untuk berkerjasama bersama Bawaslu Kabupaten Malang dalam melaksanakan Pengawasan dalam berbagai situasi sesuai berdasarkan kompetensi dari masing-masing bidang. Adapun POKJA yang telah dibentuk diantaranya yakni Kelompok Kerja Isu Isu Negatif, Kelompok Kerja Kampanye, dan Kelompok Kerja Netralitas ASN.

Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Malang mengundang seluruh anggota POKJA yang dihadiri oleh Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris serta sejumlah anggota POKJA.

Dalam sambutannya Allam Amrullah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Malang menekankan tugas dan fungsi Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024, serta focus kegiatan pengawasan yakni ditekankan pada kegiatan sehingga salah satu upaya bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Malang yakni dengan melibatkan partner dari berbagai stakeholder terkait untuk bekerjasama  bersama Bawaslu dalam mencegahan terjadinya pelanggaran pemilu, sehingga upaya penindakan merupakan opsi terakhir dari Bawaslu apabila upaya pencegahan telah dilaksanakan.

Hazairin Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye juga menambahkan bahwa pertemuan ini penting dilaksanakan sebagai bentuk penyamaan persepsi Bawaslu Kabupaten Malang dengan anggota POKJA.

Pada kesempatan ini Bawaslu Kabupaten berupaya untuk menginventarisasi sejumlah  permasalahan dari masing-masing POKJA untuk selanjutnya dapat menyusun strategi pengawasan yang tepat pada Pemilu Tahun 2024.