Tobias Gula Aran: Masa Non Tahapan Justru Momentum Memperkuat Pengawasan Partisipatif

Malang — Bawaslu Kabupaten Malang terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu walau dalam masa non tahapan pemilu. Hal tersebut disampaikan Tobias Gula Aran, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Kabupaten Malang dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Lumintu Cafe & Resto, Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Rabu (21/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Koordinator Divisi Hukum dan PS memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengawasan partisipatif masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, masyarakat memiliki posisi strategis dalam pengawasan karena bersentuhan langsung dengan berbagai tahapan dan dinamika penyelenggaraan pemilu. Keterlibatan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada penggunaan hak pilih, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian dan keberanian untuk turut mengawasi proses demokrasi.

Pengawasan partisipatif menjadi salah satu upaya untuk memperluas jangkauan pengawasan pemilu. Dengan keterlibatan masyarakat, berbagai potensi pelanggaran maupun persoalan dalam penyelenggaraan pemilu dapat diketahui lebih awal sehingga dapat dilakukan langkah pencegahan dan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat juga didorong untuk memahami bahwa pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama. Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu, sehingga dukungan dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan yang efektif.

Kegiatan di Pujon ini merupakan bagian dari Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Rangkaian kegiatan juga membahas evaluasi pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Legislatif, tantangan pengawasan pemilu di masa depan, hingga evaluasi pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malang berharap pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif semakin meningkat. Masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian aktif dalam mencegah pelanggaran, mengawal proses demokrasi, serta menciptakan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Pengawasan yang kuat bukan hanya dibangun melalui kelembagaan pengawas pemilu, tetapi juga melalui masyarakat yang sadar, peduli, dan aktif mengawasi setiap proses demokrasi.