Bawaslu Kabupaten Malang Audiensi dengan DPD PSI, Perkuat Literasi Demokrasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan

Malang – Bawaslu Kabupaten Malang melaksanakan audiensi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Malang pada Jumat (31/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan partai politik dalam rangka meningkatkan literasi demokrasi, mencegah potensi sengketa dan pelanggaran pemilu, serta menyosialisasikan pentingnya pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. 

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Malang bersama jajaran anggota Bawaslu Kabupaten Malang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasubbag Administrasi, Kasubbag Hukum, Humas dan Data Informasi, serta jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malang menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan seluruh partai politik sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan demokrasi. Melalui dialog yang terbuka, Bawaslu berharap dapat meningkatkan pemahaman bersama mengenai regulasi kepemiluan, sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Selain membahas penguatan literasi demokrasi, Bawaslu Kabupaten Malang juga menyampaikan sosialisasi mengenai pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong partai politik untuk senantiasa memperbarui data kepengurusan maupun informasi kelembagaan secara berkala sebagai bentuk kesiapan menghadapi tahapan kepemiluan mendatang.

Kegiatan audiensi berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh semangat kolaborasi. Berbagai masukan dan pandangan turut disampaikan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat kualitas demokrasi di Kabupaten Malang.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Malang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kemitraan yang konstruktif dengan seluruh partai politik. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memperkuat pengawasan partisipatif, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan, serta mewujudkan demokrasi yang semakin berkualitas, berintegritas, dan berkeadilan di Kabupaten Malang.