Bawaslu Kabupaten Malang Hadiri Sosialisasi Pengawasan Partisipatif untuk Perkuat Peran Masyarakat Mengawal Demokrasi

Malang – Bawaslu Kabupaten Malang menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada Sabtu (1/8/2026) di Aula KH Ismail, Karangan, Donorawih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat dalam mewujudkan pengawasan partisipatif yang berkelanjutan menjelang Pemilu Tahun 2029.

Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, di antaranya perwakilan Bawaslu Kabupaten Malang, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (OKP/Ormas), tokoh agama, tokoh perempuan, serta pemilih pemula. Melalui forum ini, peserta mendapatkan penguatan terkait evaluasi pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilihan Kepala Daerah, sekaligus membahas langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu, serta doa bersama sebagai wujud harapan agar kegiatan mampu memberikan manfaat dalam memperkuat demokrasi dan budaya pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Anggota DPRD Kabupaten Malang, H. Muslimin, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam mengawal setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat melalui pengawasan yang mampu mencegah potensi pelanggaran sejak dini. Selain itu, ia mendorong terbangunnya kolaborasi antara Bawaslu, pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, akademisi, media massa, dan masyarakat demi mewujudkan demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, H. Ali Ahmad, menekankan bahwa pengawasan partisipatif merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih pada hari pemungutan suara, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, menyampaikan informasi yang benar, serta melaporkan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan demokrasi ke depan semakin kompleks, mulai dari perkembangan teknologi informasi, penyebaran disinformasi, hingga praktik politik uang, sehingga diperlukan pendidikan politik dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pengawasan tidak dapat dilakukan oleh Bawaslu sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra strategis dalam mengawasi setiap tahapan pemilu.

Totok juga mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, persiapan menuju Pemilu Tahun 2029 harus dilakukan sejak dini melalui penguatan literasi politik, pendidikan demokrasi, pembangunan jejaring pengawasan partisipatif, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara Bawaslu dengan pemerintah, perguruan tinggi, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat.

Melalui kehadiran Bawaslu Kabupaten Malang dalam kegiatan ini, diharapkan semangat pengawasan partisipatif semakin tumbuh di tengah masyarakat. Kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan seluruh elemen masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, berintegritas, serta semakin dipercaya oleh publik. Kegiatan kemudian ditutup dengan harapan agar hasil sosialisasi ini mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam mengawal setiap tahapan demokrasi di Indonesia.