Bawaslu Malang Hadiri Rapat Dengar Pendapat Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
|
Kepanjen, Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Malang hadiri undangan Rapat Dengar Pendapat yang dilaksankan oleh DPRD Kabupaten Malang. Agenda ini dilaksanakan atas dasar permohonan oleh KPU Kabupaten Malang dalam rangka koordinasi antar penyelenggara dan stakeholder yang terlibat dalam pemilu dan pilkada serentak Tahun 2024.
Pada kesempatan ini agenda Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan di Gedung Peripurna DPRD Kabupaten Malang Jalan Panji No. 119 Penarukan, Kepanjen pada Kamis, (13/01/2022) pada pukul 10.00 WIB. Rapat ini dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang, KPU Kabupaten Malang, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Malang Kapolres, Komandan Kodim 0818, Asisten Pemerintahan dan sejumlah stakeholder Kabupaten Malang.
Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmaji, S.Sos dalam sambutannya menyebutkan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang yang dilaksanakan mulai tahun 2005 tentunya mengalami berbagai proses yang sangat panjang begitu pula dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya.
“Pilkada 2020 kemaren merupakan pilkada yang memiliki penuh dinamika karena dilaksanakan pada masa covid 19 sehingga berbagai tata cara dan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara telah kita laksanakan dengan baik dan sukses serta mematuhi tetap menjaga protocol Kesehatan” ucap Ketua DPRD Kabupaten Malang.
Kesuksesan yang diraih oleh Kabupaten Malang dalam pelaksanaan hajat besar tersebut Darmaji selaku Ketua DPRD Kabupaten Malang mengucapkan terimakasih kepada seluruh penyelenggara yang terlibat dalam mensukseskan penyelenggraaan pilkada termasuk KPU, Bawaslu dan OPD yang terkait.
Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini menambahkan sesuai dengan amanat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 maka Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan dilaksankan pada November Tahun 2024 sehingga KPU Kabupaten Malang selaku penyelenggara secara teknis sudah harus fokus melakukan persiapan Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah Serentak mendatang.
“Upaya persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024 mau tidak mau harus sudah mulai kita persiapkan setelah kita mengetahui kapan akan dilaksanakan sehingga pelaksanaan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya” ungkap Anis.
Meskipun dinamika yang saat ini terjadi terkait tanggal pasti hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah belum pasti namun KPU tetap harus melaksanakan 11 sebelas tahapan penyelenggaraan sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017. Selain itu penerapan Rumah Pintar Pemilu juga dapat menjadi salah satu cara solusi meningkatkan kepedulian dan pendidikan pemilih serta keikutsertaan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 mendatang.
“Pilkada 2020 kemaren merupakan pilkada yang memiliki penuh dinamika karena dilaksanakan pada masa covid 19 sehingga berbagai tata cara dan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara telah kita laksanakan dengan baik dan sukses serta mematuhi tetap menjaga protocol Kesehatan” ucap Ketua DPRD Kabupaten Malang.
Kesuksesan yang diraih oleh Kabupaten Malang dalam pelaksanaan hajat besar tersebut Darmaji selaku Ketua DPRD Kabupaten Malang mengucapkan terimakasih kepada seluruh penyelenggara yang terlibat dalam mensukseskan penyelenggraaan pilkada termasuk KPU, Bawaslu dan OPD yang terkait.
Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini menambahkan sesuai dengan amanat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 maka Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan dilaksankan pada November Tahun 2024 sehingga KPU Kabupaten Malang selaku penyelenggara secara teknis sudah harus fokus melakukan persiapan Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah Serentak mendatang.
“Upaya persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024 mau tidak mau harus sudah mulai kita persiapkan setelah kita mengetahui kapan akan dilaksanakan sehingga pelaksanaan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya” ungkap Anis.
Meskipun dinamika yang saat ini terjadi terkait tanggal pasti hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah belum pasti namun KPU tetap harus melaksanakan 11 sebelas tahapan penyelenggaraan sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017. Selain itu penerapan Rumah Pintar Pemilu juga dapat menjadi salah satu cara solusi meningkatkan kepedulian dan pendidikan pemilih serta keikutsertaan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 mendatang.
