Petakan Potensi Penyelesaian Sengketa Pemiu dan Pemilihan Tahun 2024, Totok : Selalu Lakukan Pencegahan dan Pengawasan Aktif

Kepanjen - Bawaslu Kabupaten Malang - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Provinsi Jawa Timur Totok Hariyono melakukan Evaluasi dan Koordinasi Divisi Penyelesaian Sengketa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dari Bawaslu Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kota Blitar, dan Kota Pasuruan menjadi yang terundang dalam kegiatan tersebut.

RaKor zona dalam keadaan Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap 5 (lima) Kabupaten/Kota tersebut tidak lain adalah untuk tetap menjalankan tugasnya melakukan pembinaan, meskipun dengan menerapkan Protocol Kesehatan (Prokes).

Acara yang dilakukan pada (01-02/12/21) tersebut juga membahas terkait potensi permohonan penyelesaian sengketa yang akan terjadi pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 mendatang. Adapun hasil dalam diskusi tersebut dapat dipetakan potensi permohonan penyelesaian sengketa dalam beberapa tahapan :

Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih:

1. Kurangnya informasi terkait dukungan perseorangan tiap wilayah dan menimbulkan data ganda dukungan perseorangan.
2. Penggunaan sistem SIPOL yang masih jadi kendala.
3. Penetapan Jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.

Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan:

1. Ditemukan pemilih yang meninggal dunia dalam Verfak.
2. Hasil Penelitian Adminisitrasi dinyatakan belum memenuhi syarat.
3. Persyaratan pendukung calon DPD baik jumlah maupun dokumen ganda

Tahapan Penetapan Peserta Pemilu

1. Peserta pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU

Tahapan Kampanye

1. Pendaftaran resmi tim kampanye baik offline maupun yang media social
2. Kampanye diluar jadwal.
3. Pelanggaran terkait alat peraga kampanye (APK) tidak sesuai aturan

Laporan dana kampanye

1. Sumbangan Dana Kampanye dari lembaga/korporasi.

Tahapan Masa Tenang

1. Kampanye diluar jadwal dan money politik

Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

1. Adanya salah hitung atau selisih hasil suara dengan daftar kehadiran serta adanya pindah pilih yang kurang dipahami petugas ditempat.

“Solusi yang dapat dilakukan Bawaslu dalam menyikapi beberapa potensi permohonan sengketa proses pemilu yaitu dengan selalu melakukan updating informasi terkait data calon peserta pemilu, melakukan pencegahan, dan melakukan pengawasan aktif,” Tegas Totok dalam kesempatan tersebut.