Guna Meminimalisir Kerawanan dan Upaya Mitigasi, Bawaslu Kabupaten Malang Launching dan Sosialiasi Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024

KEPANJEN – Bawaslu Kabupaten Malang gelar kegiatan launching dan sosialisasi Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024. Sosialisasi tersebut diselenggarakan di Grand Miami Hotel, yang dihadir oleh sejumlah Perwakilan Aparatur Pemerintah, 30 Perwakilan Media, Perwakilan Partai Politik di Wilayah Kabupaten Malang, serta perwakilan dari Mahasiswa Universitas Brawijaya, UNIKAMA, dan UMM. Minggu, (18/08/2024) 

Sosialisasi pemetaan ini adalah bagian dari upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang. Dengan memanfaatkan data tabulasi masalah di tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Malang menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut sebagai bahan penyusunan laporan Indeks Kerawanan Pemilihan 2024.

Dalam acara ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang, Kasiyanto, menyampaikan sambutan mewakili Bupati Malang. Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Bawaslu dalam mengadakan kegiatan ini, yang melibatkan tidak hanya aparat penyelenggara pemilu, tetapi juga berbagai elemen masyarakat.

Melalui sosialisasi ini, ia berharap dapat lebih memahami titik-titik rawan guna manyusun langkah-langkah pencegahan yang efektif serta mampu menjadi perpanjang tangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang berintegritas. 

"Kita perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pesta demokrasi ini benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat tanpa adanya intervensi yang merusak," kata Kasiyanto saat menyampaikan sambutan Bupati Malang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Mohammad Wahyudi, menambahkan kerawanan yang ada di wilayah Kabupaten Malang membutuhkan perhatian bersama, terutama di daerah atau situasi tertentu. Menurutnya, ada tanggung jawab sosial dan moral yang harus dijalankan bersama-sama.

Muhamad Hazairin, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, mempresentasikan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024. Hazairin menjelaskan bahwa pada Pemilu 2024, terdapat 20 indikator kerawanan di wilayah Kabupaten Malang, namun untuk Pemilihan 2024, terdapat tambahan 8 indikator baru.

“Berdasarkan analisis kami, terdapat 8 (delapan) indikator tambahan yang berpotensi terjadi jika mengacu pada peristiwa di Pemilu 2024 sebelumnya. Indikator-indikator tersebut meliputi kekurangan surat suara, perusakan alat peraga kampanye (APK), kekurangan logistik selain surat suara dalam pemilu/pilkada, pemilih yang tercatat dalam DP4 tetapi bukan penduduk setempat, pemilih disabilitas yang tidak tercatat atau tidak ingin dicatat sebagai disabilitas, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye calon tertentu, pemilih yang tidak ingin terdaftar, dan intimidasi terhadap pelapor pelanggaran pemilu,” jelasnya.

Hazairin berharap pemetaan Indeks Kerawanan Pemilihan 2024 ini dapat menjadi panduan bagi penyelenggara, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas untuk bersama-sama mengawasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan, sehingga Pemilihan di wilayah Kabupaten Malang dapat berlangsung dengan baik.