Hadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Semeru, Hazairin Ungkap Bawaslu Malang Siap Perketat Pengawasan dan Sukseskan Pemilihan Serentak 2024

MALANG – Muhamad Hazairin selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektora Operasi Mantap Praja Semeru 2024 yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Malang di Aula Rapat Polres Malang, Selasa (13/8/2024).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan perwakilan, termasuk dari Bupati Malang, Ketua DPRD Malang, Dandim 0818 Wilayah Malang-Batu bersama Pasips Kodim 0818, KPU Malang, Bakesbangpol Malang, Kasatpol PP Malang beserta Kabid Limnas, Ketua DPC partai politik se-Kabupaten Malang, serta Kapolsek jajaran Polres Malang, dan lainnya.

Hazairin mendapat kesempatan untuk menjelaskan kesiapan dan peran Bawaslu Kabupaten Malang dalam mengawasi tahapan yang sedang berlangsung. Ia menyampaikan bahwa selama tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Malang telah melaksanakan berbagai langkah. Oleh karena itu, dalam tahapan yang berlangsung saat ini, seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang beserta jajaran kesekretariatan bertekad untuk semakin memperketat pengawasan dengan menyiapkan berbagai langkah strategis guna memantau seluruh, mulai dari kampanye hingga hari pemungutan suara.

Hazairin juga menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan instansi terkait untuk menjaga integritas dan kelancaran proses Pemilihan. 

"Pengawasan akan diperketat, terutama di titik-titik rawan pelanggaran. Kami juga akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan TNI-Polri untuk memastikan setiap pelanggaran pemilu dapat ditangani dengan cepat dan tepat," ujar Hazairin.

Ia juga menjelaskan bahwa Bawaslu baru saja selesai mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Malang pada Minggu silam.

Selama kegiatan rekap yang berlangsung kemarin, Bawaslu Kabupaten Malang diberikan kesempatan untuk memberikan rekomendasi terkait perbedaan data tersebut. Misalnya, di 15 kecamatan ditemukan beberapa kejadian khusus yang menyebabkan selisih angka antara hasil coklit dan pleno tingkat kecamatan. Selisih ini kemudian dilaporkan ke pleno kabupaten dan dilakukan perbaikan.

Bawaslu Kabupaten Malang menegaskan bahwa validitas data pemilih adalah pondasi utama untuk mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil.

Beberapa imbauan dan saran perbaikan juga telah dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Malang sebagai bentuk peran Bawaslu dalam upaya pencegahan agar proses Pemilihan di Wilayah Kabupaten Malang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan adanya koordinasi lintas sektoral ini, diharapkan Pemilihan Serentak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Malang dapat berlangsung secara aman, tertib, dan demokratis.