Surabaya, 18 Agustus 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara resmi meluncurkan program Penguatan Kelembagaan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota pada Selasa (18/8/2025) di Surabaya. Kegiatan ini dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Anggota Bawaslu, Totok Hariyono.
Program penguatan kelembagaan ini berfokus pada delapan bidang strategis, yaitu:
Akuntabilitas keuangan,
Pelayanan informasi hukum dan PPID,
Hubungan dan eksistensi kelembagaan,
Pengelolaan data,
Literasi demokrasi,
Penataan tata kelola internal,
Modernisasi birokrasi,
Peningkatan kinerja kelembagaan.
Setiap bidang akan dikembangkan melalui mekanisme koordinator wilayah (Koorwil), dengan menunjuk kabupaten/kota tertentu sebagai proyek percontohan. Dari delapan kabupaten/kota yang ditetapkan, Bawaslu Kabupaten Malang mendapat kepercayaan menjadi salah satu penanggung jawab pilot project pada bidang pengelolaan data hasil pengawasan.
Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan merupakan hasil analisa dan refleksi panjang terhadap berbagai tantangan kelembagaan di daerah, mulai dari keterbatasan kapasitas verifikasi keuangan, penerapan prinsip kolektif-kolegial, hingga rendahnya pengakuan publik atas peran strategis Bawaslu di luar tahapan pemilu.
“Penguatan kelembagaan adalah investasi jangka panjang. Bukan sekadar menambah kegiatan, melainkan menata ulang cara kita bekerja, berkoordinasi, mengambil keputusan, hingga membangun kepercayaan publik. Kita ingin menjadikan kelembagaan ini tidak hanya kokoh dalam struktur, tetapi juga berdaya dalam kultur, dengan nilai transparansi, akuntabilitas, dan kolektivitas yang hadir dalam praktik sehari-hari,” ujar Warits.
Ia menegaskan bahwa penguatan kelembagaan bukan hanya tanggung jawab provinsi, tetapi menjadi kerja bersama seluruh jajaran Bawaslu hingga tingkat kabupaten/kota. “Hanya dengan sinergi vertikal yang kuat, kita bisa membangun sistem kelembagaan yang utuh dan kontekstual dengan kebutuhan lokal,” tambahnya.
Kegiatan kick off penguatan kelembagaan ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, jajaran Forkopimda Jawa Timur, perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota, akademisi, pegiat pemilu, organisasi masyarakat, serta organisasi kepemudaan.
Dengan penunjukan sebagai pilot project, Bawaslu Kabupaten Malang diharapkan mampu menjadi contoh dalam membangun sistem pengelolaan data hasil pengawasan yang lebih efektif, akuntabel, dan dapat direplikasi ke daerah lain di Jawa Timur.
Kontak Media:
Muhamad Hazairin
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas
087753593933